Wakil Ketua MPR, Mahyudin. (istimewa)
... para pejabat publik, pekerjaan tidak terpuji itu harus dihentikan. Karena penghasilan yang didapat dari negara sudah baik...Jakarta (ANTARA News) - Kasus korupsi yang melibatkan pegawai pemerintahan mendapat sorotan dari pimpinan MPR. Wakil Ketua MPR, Mahyudin, berharap ke depan pengawasan di lingkungan pemerintahan ditingkatkan.
Selain itu, lanjut politisi partai Golkar itu, upaya-upaya melakukan reformasi birokrasi juga perlu ditingkatkan.
"Jangan sampai pameo bahwa peradilan, tajam ke bawah tumpul ke atasa, itu makin diyakini masyarakat.
Karena
itu hentikan korupsi, bukan saja di peradilan, tetapi juga di seluruh
sekttor pemerintahan," ujar dia usai membuka Sosialisasi Empat Pilar
MPR, di kalangan insan akademi Universitas Nasional, Jakarta, seperti
dalam keterangan tertulis MPR, Kamis.
Mahyudin mengaku sedih mendengar operasi tangkap tangan KPK yang menimpa panitera di PN Jakarta Pusat, Nur Hadi.
Menurut
dia, kejadian itu sangat memalukan dan semakin membenamkan peradilan
Indonesia. Selain itu, tentu menimbulkan rasa ketidakpercayaan
masyarakat yang makin besar.
Mahyudin meminta
para pejabat publik untuk mengambil pelajaran, dan tidak melanjutkan
aksi korup yang dilakukan selama ini. Selain menimbulkan aib dan malu,
korupsi juga merugikan bangsa dan negara.
"Tolong
para pejabat publik, pekerjaan tidak terpuji itu harus dihentikan.
Karena penghasilan yang didapat dari negara sudah baik," pungkas dia.
0 komentar:
Posting Komentar